Kabupaten Tana Tidung
seputar informasi KTT

Des
25

Kerajaan Tidung

Kerajaan Tidung atau dikenal pula dengan nama Kerajaan Tarakan (Kalkan/Kalka) adalah kerajaan yang memerintah Suku Tidung di utara kalimantan Timur yang berkedudukan di Pulau Tarakan dan berakhir di Salimbatu. Sebelumnya terdapat dua kerajaan berkedudukan di Tanjung Palas. Dynasty Tengara Dahulu kala kaum suku tidung yang bermukim di pulau Tarakan, populer juga dengan sebutan kaum Tengara, oleh karena mereka mempunyai pemimpin yang telah melahirkan Dynasty Tengara. Berdasarkan silsilah yang ada bahwa di pesisir timur pulau Tarakan yakni dikaasan binalatung sudah ada Kerajaan Tidung Kuno (The Ancient Kingdom of Tidung), kira-kira tahun 1076-1156. Kemudian berpindah ke pesisir barat Pulau Tarakan yakni di kawasan Tanjung Batu, kira-kira tahun 1156-1216. Lalu bergeser lagi, tapi tetap dipesisir barat yakni di kawasan sungai bidang kira-kira pada tahun 1216-1394. Setelah itu berpindah lagi, yang relatif jauh dari pulau Tarakan yakni, kekawasan Pimping bagian Barat dan kawasan tanah Kuning, yakni tahun 1394-1557. Raja-raja dari Dynasty Tengara

  • Amiril Rasyd Gelar Datoe Radja Laoet (1557-1571)
  • Amiril Pengiran Dipati I (1571-1613)
  • Amiril Pengiran Singa Laoet (1613-1650)
  • Amiril Pengiran Maharajalila I (1650-1695)
  • Amiril Pengiran Maharajalila II (1695-1731)
  • Amiril Pengiran Dipati II (1731-1765)
  • Amiril Pengiran Maharajadinda (1765-1782)
  • Amiril Pengiran Maharajalila III (1782-1817)
  • Amiril Tadjoeddin (1817-1844)
  • Amiril Pengiran Djamaloel Kiram (1844-1867)
  • Datoe Maoelana/Ratoe Intan Doera (1867-1896)
  • Datoe Adil (1896-1916)

Hubungan Dengan Kesultanan Bulungan

Diantara kedua kerajaan tersebut terdapat hubungan yang erat, sebagaimana layaknya seperti orang bersaudara karena saling diikat oleh tali perkawinan. Meskipun demikian proses saling mempengaruhi tetap berjalan secara halus dan tersamar, karena salah satu diantaranya ingin lebih dominan dari yang lainnya. Dengan demikian tidak dapat dielakkan bahwa persaingan terselubung antara keduanya merupakan bahaya laten yang adakalanya mencuat ke permukaan. Dalam hal ini pihak penjajah Hindia Belanda cukup jeli memenfaatkan masalah itu, maka semakin serulah hubungan keduanya, bahkan menjadi konflik yang tajam, sehingga akhirnya tergusurlah Kerajaan dari Suku kaum Tidung tersebut.

Demografi Kawasan

Kawasan kalimantan Timur bagian utara secara umum penduduk aslinya terdiri dari tiga jenis suku bangsa yakni: Tidung, Bulungan dan Dayak yang mewakili tiga kebudayaan yaitu: Kebudayaan Pesisir, Kebudayaan Kesultanan dan Kebudayaan Pedalaman.
Kaum suku Tidung umumnya terlihat banyak mendiami kawasan pantai dan pulau-pulau, ada juga sedikit di tepian sungai-sungai dipedalaman umumnya dalam radius muaranya. kaum suku Bulungan kebanyakan berada di kawasan antara pedalaman dan pantai, terutama di kawasan Tanjung Palas dan Tanjung Selor. Sedangkan kaum suku Dayak yang terdengar dan populer adalah bernama suku Dayak Kenyah. Suku Dayak memiliki banyak sub suku bangsa, mereka tersebar di kawasan pedalaman dan memiliki berbagai macam nama.

Suku Tidung

Adapun mengenai suku Tidung, mata pencarian andalannya adalah sebagai Nelayan, disamping itu juga bertani dan memanfaatkan hasil hutan. Berdasarkan dokumen dan informasi tertulis maupun lisan yang ada bahwa, tempo dulu di kawasan Kalimantan Timur belahan utara terdapat dua bentuk pemerintahan, yakni: Kerajaan dari kaum suku Tidung dan Kesultanan dari kaum suku Bulungan. Kerajan dari kaum suku Tidung berkedudukan di Pulau Tarakan dan berakhir di Salimbatu, sedangkan Kesultanan Bulungan berkedudukan di tanjung Palas.

Des
25

Melihat Perjuangan Presidium Kabupaten Tana Tidung

Mencuatnya nama sebuah kabupaten baru yaitu Kabupaten Tana Tidung, adalah hasil dari sebuah deklarasi yang dilakukan sejumlah tokoh masyarakat dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan.

Deklarasi yang sekaligus pembentukan presidium untuk memperjuangkan KTT, waktu itu dilaksanakan pada tanggal 28 November 2002 lalu, di Kayan Restoran Hotel Tarakan Plaza. Acara yang dihadiri sekitar 148 tokoh dari berbagai etnis masyarakat Kalimantan Utara itu, berlangsung dengan nuansa budaya yang sangat kental. Mulai dari pantun dalam bahasa Tidung, hingga tarian dan pakaian adat, mewarnai malam pendeklarasian KTT itu.

Tak ketinggalan, sejumlah pejabat pemerintahan dan muspida se Utara turut hadir dalam acara yang tema utamanya adalah mendeklarasikan keinginan masyarakat untuk membentuk sebuah kabupaten baru yang dinamai Kabupaten Tana Tidung.

Meski pendeklarasiannya berlangsung mulus, namun perjuangan presidium yang disepakati malam tanggal 28 November 2002 untuk memperjuangkan kabupaten ini, bukan tanpa hambatan. Berbagai argumen-argumen bernada kontra muncul ketika KTT mulai diwacanakan.

Bahkan berbagai istilah miringpun mulai mewarnai wacana ini.

Saat itu, semua orang memang belum dapat memprediksikan, bagaimana kelanjutan perjuangan KTT ini.

Meski begitu, perjuangan semua anggota presidium ini untuk menggemakan KTT, nampak tak pernah surut. Dengan hanya personel yang kerap muncul dimedia massa, perjuangan KTT inipun terus dijalankan. Awalnya, perjuangan KTT ini masih nampak cukup solid. Para anggota presidium yang ada tetap melakukan berbagai upaya untuk menyosialisasikan rencana ini.

Presidium KTT, melakukan upaya keras untuk menyosialisasikan dan menyakinkan rencana pembentukan KTT ini kepada DPRD Nunukan dan Bulungan saat itu. Mungkin karena KTT saat itu dianggap sebuah cita-cita yang muluk-muluk, sehingga ada saja pihak-pihak tertentu yang tidak antusias menerima wacana ini. Bahkan dalam suatu kesempatan, tim yang akan melakukan sosialisasi, hanya berhadapan dengan beberapa orang pejabat saja. Meski begitu, presidium KTT, tetap melanjutkan upaya yang dirintis ini.

Untungnya, meski KTT saat itu belum mendapat dukungan dana dari sponsor khusus, namun dengan tekad para deklarator, akhirnya presidium berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp 200 juta untuk mulai memperjuangkan KTT kala itu.

“Waktu itu, dari dana urunan semua tokoh yang mendukung KTT ini, kami berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 200 juta,” ungkap salah seorang pengurus presidium.

Dana itu, kemudian dikelola oleh presidium sebagai dana untuk melakukan sosialisasi ke dua pemerintah daerah, hingga melakukan sosialisasi dan menumbuhkan keyakinan masyarakat di daerah yang akan dibentuk tersebut.

Des
24

Abstraksi – Terbentuknya Kabupaten Tana Tidung

Jumlah kabupaten/kota di Indonesia dipastikan akan bertambah menjadi 459 daerah. Penambahan tersebut terjadi menyusul disahkannya pembentukan 8 kabupaten/kota baru oleh Komisi II DPR RI. Satu dari delapan daerah tersebut adalah Kabupaten Tana Tidung yang merupakan “pemberian” 3 kecamatan – Sesayap, Sesayap Ilir, dan Tana Lia– milik Kabupaten Bulungan. Dengan begitu, nantinya Tana Tidung menjadi kabupaten/kota ke-14 di Propinsi Kalimantan Timur setelah Kabupaten Penajam Paser Utara yang diresmikan tahun 2002.

Selain Tana Tidung, kabupaten lain yang disahkan lewat sidang paripurna DPR adalah; Kabupaten Padang Lawas (Sumatera Utara), Angkola Sipirok (Sumatera Utara), Manggarai Timur (Nusa Tenggara Timur), Kubu Raya (Kalimantan Barat), Pesawaran (Lampung), Kota Serang (Banten), dan Kota Tual (Maluku).

Apakah pembentukan Kabupaten Tana Tidung ini, nantinya akan dijadikan modal untuk pembentukan provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), belum ada yang dapat mengetahuinya. Yang pasti adalah bahwa dengan dibentuknya Tana Tidung sebagai kabupaten, kita harapkan pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan optimal sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Bulungan sebagai kabupaten induk dari Tana Tidung.

Layaknya daerah yang baru lahir, Tana Tidung penuh kekurangan terutama minimnya sarana infrastruktur seperti jalan dan bangunan. Makanya jangan heran, daerah yang mayoritas penduduknya suku Tidung ini, sampai kini belum memiliki jalan aspal. Bukan hanya jalan, listrik di Tana Tidung juga dibatasi cuma 12 jam tiap hari. Bahkan ada ibukota kecamatan yang tak terjangkau listrik PLN sama sekali. Air bersih pun hanya menjangkau 30 persen dari populasi penduduk. Penduduk Kabupaten Tana Tidung yang jumlahnya tak lebih dari 12.000 orang dan tersebar di 3 kecamatan bekas wilayah Bulungan yakni Sesayap, Sesayap Ilir, dan Tana Lia dengan luas wilayah sekitar 4.828 km2. Dari luas wilayah tersebut lebih dari 70 persen daerah yang memiliki ibukota Tideng Pale ini adalah hutan.

Dengan dilepasnya 3 kecamatan itu maka secara tak langsung tanggung jawab Bulungan lebih ringan karena hanya mengurus 10 kecamatan. Potensi sumber daya alam yang cukup melimpahlah, yang menjadi alasan utama kenapa Bulungan menyerahkan 3 kecamatan yang jaraknya jauh tersebut. Ada beberapa potensi yang bisa jadi modal membangun Tana Tidung. Mulai dari lahan efektif budidaya untuk pertanian, perikanan, hutan, dan perkebunan yang mencapai 1.448,56 km2. Batu bara di Sesayap dan Sesayap Ilir, minyak dan gas bumi tengah dieksplorasi oleh Medco di daerah Tana Lia dan Sesayap Ilir.

Sisi lain yang harus diperhatikan pemerintah pusat, pembentukan daerah baru di utara Kaltim sebenarnya baik bagi keamanan dan persatuan wilayah Indonesia. Alasannya, Tana Tidung tergolong daerah perbatasan. Dengan adanya daerah baru, keutuhan NKRI di perbatasan bisa terus dijaga. Untuk itu, Pemkab Bulungan telah memutuskan akan memberi suntikan dana Rp 5 miliar per tahun selama 2 tahun bagi pemerintah Tana Tidung. Selain itu, sekitar 75 hingga 100 pegawai asal Pemkab Bulungan diharapkan bisa mendukung roda pemerintahan kabupaten baru ini.

Akselerasi Penguatan Ekonomi Rakyat – Sebuah Harapan

Salah satu hal utama dalam Undang-Undang Otonomi Daerah adalah bahwa bobot perekonomian daerah diberikan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dan bukan kepada kepala pemerintah propinsi. Hal tersebut dimaksudkan agar pelayanan dan perlindungan kepada rakyat dapat secara cepat diberikan. Namun hal yang kiranya perlu diantisipasi adalah bahwa tidak semua kabupaten dan kota memiliki potensi ekonomi dan sosial yang sama. Hal demikian sudah barang tentu akan berdampak pada kinerja pemerintah daerah otonom tersebut dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga masyarakat di lingkungan wilayahnya.

Secara konseptual dari aspek ekonomi, kebijakan pembentukan daerah otonom baru (Kabupaten Tana Tidung) yang bertujuan untuk pemberdayaan kapasitas daerah akan memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Sehingga melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri, daerah akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan. Oleh sebab itu kewenangan daerah melalui Otonomi Daerah diharapkan dapat dimaksimalkan oleh Pemkab Tana Tidung dalam memberikan pelayanan maksimal kepada para stakeholders di daerah, baik lokal, nasional, regional maupun global.

Penutup

Sebagai penutup sekaligus merefleksikan tulisan ini, patut kita ketahui bahwa daerah otonom baru sebagai hasil pemekaran yang telah disetujui oleh DPR dan pemerintah pusat hingga saat ini berjumlah 150 kabupaten dan kota. Akan tetapi ironisnya hanya 30 persen dari total daerah otonom baru (45 daerah) yang sudah mampu dan mandiri serta melepaskan ketergantungan dari kabupaten induk. Bahkan ada daerah pemekaran baru yang malah ingin bergabung lagi dengan kabupaten induk.

Hal itu sangat tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari pemekaran wilayah. Karena itu, potensi ekonomi harus digarap secara optimal agar mampu memandirikan daerah otonom baru, menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan. Hal itu diharapkan juga dilakukan di Kabupaten Tana Tidung yang baru dibentuk pada tahun 2007 ini. Untuk meningkatkan pembangunan daerah agar daerah otonom baru berkembang, diharapkan Pemda dan DPRD memperbanyak belanja publik dibanding belanja untuk kebutuhan pemerintah. Untuk itu, penyerapan APBN dan APBD harus ditingkatkan.

Karena sebagaimana telah menjadi rahasia publik diduga Rp120 triliun dana Pemda yang ada di Indonesia ada dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dan ini menjadi keprihatinan kita bersama, karena mestinya dana APBD dan APBN diserap sebanyak-banyaknya untuk pembangunan.

Memang masih banyak pemerintah daerah yang tampaknya belum siap dengan kemandirian. Instrumen-instrumen baru, sebagai konsekuenasi logis dari pemberlakuan otonomi, baru sebatas didiskusikan. Daerah masih kesulitan untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda), bahkan ada ribuan produk peraturan daerah yang telah dikeluarkan ternyata dicabut kembali oleh pemerintah pusat karena bermasalah. Jika pemerintah daerah sendiri pun belum siap, bagaimana masyarakatnya, kalangan bisnisnya, DPRD-nya, LSM-nya, dan sebagainya. Bukankah dalam membangun masa depan daerah yang otonom, segenap instrumen tersebut harus siap? Agaknya perlu pengkajian yang lebih dalam untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun yang pasti, pertanyaan itu bukan untuk mematahkan semangat daerah utamanya yang baru saja terbentuk, tetapi sekedar sentilan agar daerah lebih realistis dan tidak selalu mendefinisikan otonomi daerah sebagai pembentukan daerah-daerah baru.

Des
24

Kabupaten Tana Tidung adalah salah satu Kabupaten di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia yang baru disetujui pembentukannya pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007, dimana disetujui pembentukan kabupaten/kota baru sebanyak 14 di seluruh Indonesia. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Bulungan yakni Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Tanah Lia.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.